Meritokrasi (Meritocracy dalam bahasa Inggris) dipenggal dari dua kata Merit dan Cracy. Merit bahasa latin meritum yaitu yang pantas, yang bernilai di masa depan. Cracy dari crat atau bahas latinnya kratia yaitu bentuk aturan atau pemerintahan.
Jadi meritokrasi adalah bentuk sistim pemerintahan yang dipilih seseorang berdasarkan kemampuan dibidangnya masing masing dalam menjalankannya.
5 Prinsip Meritokrasi
1. Bukannya siapa orang tuamu,
akan tetapi siapakah Aku?
2. Bukannya siapa siapa saja yang melayani, akan
tetapi apa apa yang aku dapat lakukan
3. Tidak diskriminasi atas SARA.
Latar belakang irrelevant,Talen adalah segalanya
4. Mendapatkan Kesempatan, Mulai
dari poin leve yang sama untuk semua, dan kemampuanmu yang memilih jabatanmu
5. Pantasanya mendapatkan piala
hanya untuk manusia yang melakukan pencapaian itu.
1. Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia
2. The Meritocracy Myth (Mitos Meritokrasi)
3. The Rise of the Meritocracy (Classics in Organization and Management Series)
4. Lost in the Meritocracy: The Undereducation of an Overachiever
Hilang dalam Landasan Meritokrasi
5. The Meritocracy Party (The Political Series Book 2) (Partai Meritokrasi)
6. Meritocracy and Economic Inequality (Ekonomi tak merata dan Meritokrasi)
7. The Rise and Rise of Meritocracy
Tahun 2014, Gubernur
DKI Joko Widodo melakukan lelang jabatan dalam penempatan kepala camat dan
lurah di seluruh Jakarta. Sontak kebijakan itu membuat geger puluhan camat dan
lurah yang selama ini sudah enjoy menduduki kursi tersebut. Meski banyak diprotes — terutama oleh
pejabat yang biasa memperoleh upeti dari para warga, tindakan Jokowi itu malah didukung
wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Basuki atau akrab yang disapa Ahok,
dalamketerangannya menyatakan bahwa ia dan Jokowi akan terus menerapkan merit system dalam pengisian
jabatan-jabatan publik.Entah apa kata yang cocok dalam Bahasa Indonesia untuk
mengartikan “merit
system” Mungkin “sistem
kepantasan”?
Merit system atau meritokrasi adalah sebuah sistem yang menekankan kepada kepantasan seseorang untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu dalam sebuah organisasi. Kepantasan diartikan sebagai kemampuan, dan andil untuk melakukan sesuatu yang dijanjikannya per se. Tanpa memandang dicapainya, latar belakang etnis, agama, afiliasi politik, atau status sosial mereka.
Di dalam sumber inspiratif buku Bapak Gubernur Jakarta.
" Merubah Indonesia "tidak selamanya orang miskin dilupakan”
Gubernur Ahok untuk visi sebuah merikotrasi kutipan beliau:
Berikutnya Kepemimpinan Ahok hanya ada dua pilihan supaya Jakarta memimpin dan "Tidak selamanya orang miskin dilupakan" :
Nilai Meritokrasi atau Nila Rezim yang berkuasa sebelumnya
Pilihan dan Era pemimpin Meritokrasi masih mendapat rintangan oleh para elit legislatif, media nara sumber yang cinta kontras opini dan pro ideologi penguasaha sebelumnya Walau demikian Gubernur Ahok tetap mendorong landasan Meritokrasi sebagai dorongan aksinya untuk memperbaiki sistim dan organisasi yang dipilih untuk orang tepat berdasarkan kemampuannya di DKI Jakarta
Adapun bentuk Meritokrasi yang diterapkan dan didorong kepemimpinan Indonesia adalah
I. Gubernur Baru Jakarta
Dorong Era Meritokrasi Ahok mengatakan memimpin ibukota adalah kesempatannya untuk
menunjukkan bahwa hasil kerja dan meritokrasi dapat mengalahkan politik
identitas. www.voaindonesia.com/content/gubernur-baru-jakarta-dorong-era-meritokrasi/2431856.html
II. Salah satunya dengan
diterapkannya meritokrasi di jabatan publik. Ir Basuki Tjahaja Purnama, MM,
alias Ahok salah satu yang mendorong meritokrasi atau sebuah sistem yang
menunjuk orang dengan kemampuan yang sesuai di tempat yang tepat. Ini menjawab
iklim kolusi dan nepotisme di birokrasi. http://www.tempo.co/read/news/2013/08/02/140501789/Ahok-Saya-Ini-Meritokrasi
III. Pilkada Langsung: Penghormatan
Kepada Meritokrasi
Pilkada langsung akan
melahirkan pemimpin Out of the box macam Bu Risma di Surabaya, Pak Ahok di
Babel, Kang Emil di Bandung, Pak Jokowi di Solo, Pak Nurdin Abdullah di
Bantaeng, Pak Abdullah Azwar di Banyuwangi. Banyak lagi
IV. The Ahok Way : Demokrasi mensyaratkan sebuah Meritokrasi Artinya, pemimpin tidak lagi dilihat latar belakang primordialnya, tetapi apa prestasinya. Keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin hanya dinilai dari prestasinya, bukan agama yang dianut, dari suku atau ras mana ia datang, bahkan bukan dari pendidikan yang dicapainya.
Ahok menunjukkan yang sebaliknya: Ia tegas memegang prinsip-prinsip dasar yang melandasi kehidupan bersama, yakni Konstitusi. Untuk itu, tidak sedikit pun ia tampak ragu. Bahkan ketika
orang banyak berdemo menentang kebijakan dan gayanya, Ahok tetap bersikukuh dengan sikapnya.
Dibutuhkan figur pemimpin yang tegas dan mau bergeming di atas Konstitusi, tidak mau tunduk atau terkena bujuk rayu popularitas atas nama konstituen.
iklanadsonline.com
iklanadsonline.com
No comments:
Post a Comment